TEMPO.CO, Semarang - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menemukan 41.941 permasalahan dalam daftar pemilih pemilihan gubernur Jawa Tengah. Ribuan kasus itu hasil inventarisasi Bawaslu selama masa pencocokan dan penelitian data penduduk yang berpotensi menjadi pemilih dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah 26 Mei 2013.
“Ribuan permasalahan daftar pemilih itu terdiri dari berbagai kasus,” kata Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar-Lembaga dan Humas Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 31 Januari 2013.
Bawaslu menemukan penduduk yang sudah meninggal tapi masih tercantum dalam daftar pemilih, yakni sebanyak 12.684. Ada juga pemilih yang sudah pindah alamat sebanyak 9.902 orang, pemilih ganda 14.568, sakit jiwa 353, anggota TNI/Polri 122, dan usia di bawah 17 tahun sebanyak 487 orang.
Bawaslu menemukan sebanyak 1.199 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) belum mendatangi rumah penduduk untuk mencocokkan dan meneliti data. Ada juga persoalan masyarakat yang belum terdaftar padahal sudah menikah, yakni sebanyak 761 kasus, sudah berusia 17 tahun 1.293, pensiunan TNI /Polri (24 ), serta warga baru yang belum masuk daftar pemilih sebanyak 548 orang.
Teguh memperkirakan permasalahan data pemilih ini masih bisa berubah. Sebab, masa pencocokan dan penelitian baru berakhir pada 4 Februari 2013. Teguh mendesak jajaran KPU agar memacu PPDP untuk segera mencocokkan dan meneliti daftar pemilih.
Teguh menambahkan, Panwaslu Sragen juga menemukan ratusan nama dengan inisial Mr.X masuk dalam bahan daftar pemilih sementara. Saat ini, Bawaslu sedang mengusut nama-nama hantu dalam daftar pemilih pemilihan gubernur Jawa Tengah di Grobogan.
Nama sembilan mahluk halus, yakni Gundul Pecengis, Setan Kredit, Pocong, Kolor Ijo, Vampir, Suster Ngesot, Tuyul, Dhemit, Kuntilanak itu muncul di Form Model A1-KWK KPU dalam data pemilih Pilgub Jawa Tengah 2013 tertanggal 21 Desember 2012.
Ketua KPUD Jawa Tengah Fajar Saka menyatakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih masih terus berlangsung. Kata dia, jika ditemukan ketidaksesuain data pemilih dengan kenyataan di lapangan, petugas akan memperbaikinya. “Itulah kenapa ada tahapan coklit (pencocokan dan penelitian),” kata dia.
Sumber : Tempo
Post a Comment