Biaya pemakaman dan pengurusan administrasi surat kematian seseorang biasanya bapak carik/perangkat desa atau kepala desa yang mengetahuinya. Biayanya biasanya berbeda-beda di tiap daerah, apalagi kalau di kota malah lebih mahal.
Makam-makam di kota lebih tertata asri, seperti taman bunga, banyak pepohonan yang tumbuh tetapi banyak batu nisannya
Karena itu kesan angker dan menyeramkan tidak ada pada pekuburan, tapi hal tersebut juga membuat biaya-biaya pengelolaan untuk perawatan makam juga bertambah mahal. Restribusi seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan juga perawatan makam juga tidak tanggung-tanggung mahal banget. Ada alamatnya juga lho, kavling-kavlingnya gitu, nti kita bisa milih sambil mencicil untuk menabung bila nanti kita mati kelak, jadi tidak menyusahkan anggota keluarga kita.
Hingga solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman itu, dilakukan pemakaman tumpang tindih yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan para ulama. Itupun harus dari familinya sendiri, setelah mendapatkan izin dari ahli warisnya. Sehingga mayat dimakamkan pada liang yang sama dari orang sebelumnya
Di tengah masalah yang belum selesai tersebut, suatu areal pemakaman juga bisa beresiko untuk digusur atau tukar guling untuk dibangun fasilitas umum. Maka dari itu tanpa perundang-undangan yang jelas dan transparan, dimungkinkan rumah masa depan itu dijadikan lahan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Saya harap pemerintah lebih jeli dan lebih tanggap akan permasalahan ini, mengingat badan pertanahan untuk perumahan saja sudah ruwet apalagi untuk permasalahan rumah masa depan ini. Semoga lebih baik dan lebih meringankan rakyat.
Kualat nanti sama orang mati ....
Reference :
1. DKI Jakarta Dinas Pertamanan dan Pemakaman link
2. Surabaya Dinas Pertamanan dan Kebersihan link
3. Perda Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 2 Tahun 1992 link
4. Bandung Perda Daerah Kota Bandung link
Makam-makam di kota lebih tertata asri, seperti taman bunga, banyak pepohonan yang tumbuh tetapi banyak batu nisannya
Karena itu kesan angker dan menyeramkan tidak ada pada pekuburan, tapi hal tersebut juga membuat biaya-biaya pengelolaan untuk perawatan makam juga bertambah mahal. Restribusi seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan juga perawatan makam juga tidak tanggung-tanggung mahal banget. Ada alamatnya juga lho, kavling-kavlingnya gitu, nti kita bisa milih sambil mencicil untuk menabung bila nanti kita mati kelak, jadi tidak menyusahkan anggota keluarga kita.Hingga solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman itu, dilakukan pemakaman tumpang tindih yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan para ulama. Itupun harus dari familinya sendiri, setelah mendapatkan izin dari ahli warisnya. Sehingga mayat dimakamkan pada liang yang sama dari orang sebelumnya
Di tengah masalah yang belum selesai tersebut, suatu areal pemakaman juga bisa beresiko untuk digusur atau tukar guling untuk dibangun fasilitas umum. Maka dari itu tanpa perundang-undangan yang jelas dan transparan, dimungkinkan rumah masa depan itu dijadikan lahan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Saya harap pemerintah lebih jeli dan lebih tanggap akan permasalahan ini, mengingat badan pertanahan untuk perumahan saja sudah ruwet apalagi untuk permasalahan rumah masa depan ini. Semoga lebih baik dan lebih meringankan rakyat.
Kualat nanti sama orang mati ....
Reference :
1. DKI Jakarta Dinas Pertamanan dan Pemakaman link
2. Surabaya Dinas Pertamanan dan Kebersihan link
3. Perda Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 2 Tahun 1992 link
4. Bandung Perda Daerah Kota Bandung link
Post a Comment