Ilustrasi Polisi Menghadapi Demontrasi Masa
Gue Bogem Loe Nanti Kalau Ketemu, Hehehe ...Jika terdapat demonstrasi, ada perspektif yang berbeda yang bisa kita lihat. Pada sebuah demonstrasi adalah suatu hal yang disuarakan oleh masa (lebih dari 10 orang) untuk menuntut hak atau protes. Sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Apa yang dicermati pada demonstrasi :- Dilakukan di tempat umum (Lokasi)
- Masa Demonstrasi
- Polisi
- Wartawan
- Masyarakat umum
Demonstrasi intinya menginginkan solusi atas masalah yang mereka kemukakan yang tidak kunjung tuntas. Awalnya demontrasi dibawa dengan damai bisa tersulut menjadi demonstrasi yang berakhir anarkis/merusak.
Disadur dari HukumonlineA. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”).
Memang, dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 9/2008”) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (lihat Pasal 2 Perkapolri 9/2008).
Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparatur pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (Pasal 13 Perkapolri 9/2008):
a. melindungi hak asasi manusia;
b. menghargai asas legalitas;
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
d. menyelenggarakan pengamanan.
Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008);
a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
b. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.
Dan perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).
Melihat kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi, memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:
a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;
Di samping itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Aturan yang lazim disebut Protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang.
| Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas: 1. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa 2. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur 3. membawa peralatan di luar peralatan dalmas 4. membawa senjata tajam dan peluru tajam 5. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan 6. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa 7. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa 8. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan |
Di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM setiap pengunjuk rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan.
Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran.
B. Pemukulan yang dilakukan oleh aparat yang bertuga mengamankan jalannya demonstrasi adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Terkait dengan hal tersebut, dapat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengamanan demonstrasi.
C. Mengenai tongkat yang dibawa oleh aparat, memang berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara (“Perkapolri 8/2010”)¸aparat diperlengkapi antara lain dengan tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata. Tongkat Lecut adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 2 (dua) cm dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang dilengkapi dengan tali pengaman pada bagian belakang tongkat, aman digunakan untuk melecut/memukul bagian tubuh dengan ayunan satu tangan kecepatan sedang. Sedangkan tongkat sodok adalah tongkat rotan berwarna hitam dengan garis tengah 3 (tiga) cm dengan panjang 200 (dua ratus) cm, aman digunakan untuk mendorong massa yang akan melawan petugas (lihat Pasal 1 angka 14 dan 15 Perkapolri 8/2010) .
Jadi, memang aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi diperlengkapi dengan dua macam tongkat sebagaimana tersebut di atas yang digunakan selama pengamanan jalannya demonstrasi namun tidak membahayakan bagi demonstran.
Apalagi kalau Polisi menggunakkan Peluru Tajam dengan Sengaja untuk Melukai dan Membunuh Demonstran. Sudah termasuk pelanggaran HAM berat.
Pasukan Polisi Bersiap Menghadapi Demonstran di Bima
Saya tidak tahu kalau setelah menembak terus menghilangkan barang bukti apakah juga termasuk tindakan kriminal pembunuhan berencana ???
Siapa yang harus dipersalahkan, Pasukan Polisinya ? Atau Komandannya ?
Diduga Polisi Mengambil Selongsong Peluru, Menghilangkan Barang Bukti
Menyisir Lokasi Mencari Selongsong Peluru, Peluru Tajam atau Peluru Karet ?
Hal tersebut juga menjadi dilema sebagai pasukan Polisi sendiri, pada pandangan perspektif saya, pasukan polisi mendapat perintah langsung dari atasan untuk membubarkan masa demontrasi dan menangkap tersangka yang melawan. Pasukan polisi tidak bisa melawan perintah atasan, di lapangan mereka harus membentuk barikade untuk menyelamatkan dan menjaga nyawa mereka sendiri selain juga harus menyelesaikan perintah atasan.
Di lain pihak, masa demonstrasi ada dua sikap, yang pertama pastilah melakukan perlawanan, dan yang lain menyerah karena dibubarkan secara paksa. Melakukan perlawanan karena demontrasi, suara yang mereka protes tidak didengarkan dan hanya ditanggapi dengan pentungan atau pagar besi, pastilah membuat pendemo kecewa, mereka pasti mencari cara untuk menarik perhatian supaya protes mereka didengar, tidak diacuhkan, walaupun itu kekerasan, tapi ada juga demonstrasi yang berlangsung damai, bisa tersulut juga menjadi kekerasan karena ulah provokator bukan anggota masa demonstrasi yang mencari kesempatan.
Tempat umum yang dijadikan demonstrasi pasti merugikan masyarakat umum sekitar, terjadi kemacetan, penutupan jalan, perusakan, peluru nyasar, dll yang mungkin diakibatkan.
Wartawan sebagai peliput berita akan mengambil berita di lapangan tentang hal yang terjadi dimana dia juga harus mempertahankan diri dari amukan masa yang anarkis atau pentungan polisi yang melarang dia mengambil berita karena bisa menyudutkan suatu pihak tertentu.
Intinya sudut perpektif tersebut harusnya berakhir dengan demonstrasi yang baik, dimana tidak adanya kekerasan, aspirasi pendemo tersampaikan, dan ada solusi untuk mereka. Maka harusnya jalur negosiasi atau perhatian (hati nurani) dari pihak terkait harus lebih di kedepankan. Bila itu tidak terjadi maka ada ketidakadilan di atas ketidakadilan.
Bukan yang menang siapa ? tetapi apa win win solution dari protes yang disampaikan ? Apakah reaksi yang ditangkap dari demonstrasi tersebut ?
