Nasib Nelayan Miskin Di Ambang Krisis Laut

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU - Ada enam hal mendasar yang harus dipenuhi pemerintah untuk mengatasi persoalan nelayan di Indonesia. Pandangan itu disampaikan Sekjen Lembaga non-pemerintah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) M Riza Damanik, Senin (4/7).

Enam hal tersebut yakni modal usaha untuk produksi dan pengolahan, asuransi iklim dan jiwa, subsidi BBM dan biaya produksi, insentif penjualan harga ikan di Tempat Pelelangan Iklan (TPI), penghapusan pungutan perikanan, dan jaminan penggantian kapal bila terjadi kerusakan.

"Jika keenam hal yang mendasar ini diatasi maka nelayan Indonesia akan sejahtera," katanya di Bengkulu. Ia mengatakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjawab persoalan nelayan tersebut belum menyentuh pada poinnya.

Termasuk Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat yang diterbitkan belum lama ini.

Dalam keputusan tersebut, Presiden menginstruksikan kepada 11 kementerian dan badan untuk melaksanakan program peningkatan kehidupan nelayan secara bertahap dengan target membebaskan nelayan dari kemiskinan pada 2014.

"Kebijakan ini positif tapi sejauh mana program itu mengena pada sasaran dan bagaimana model politik anggaran dan pelaksanaannya di tengah mahalnya koordinasi lintas kementerian/badan," terangnya.

Skema tak Tepat

Pada 2011 kata dia pemerintah mengucurkan pendanaan sebesar Rp927,82 miliar untuk peningkatan kehidupan nelayan. Namun, alokasi dana tidak sesuai dengan sebaran peta kemiskinan di wilayah pesisir dengan karakteristik kebutuhan dasar yang berbeda-beda.

Jika mengacu pada program tersebut dalam setahun nelayan diberi bantuan program sebesar Rp120.000 melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai). Artinya, dalam sehari nelayan hanya menerima Rp329. "Bagaimana nelayan bisa sejahtera dengan skema seperti ini," tambahnya.

Ditambah lagi adanya perlakuan diskriminatif, baik di level kebijakan maupun mentalitas birokrat kepada komunitas nelayan yang ingin mengakses program-program pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir yang dimandatkan lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pusat Statistik menyebutkan sebanyak 7,87 juta masyarakat miskin berada di wilayah pesisir dan tersebar di 10.640 desa. Artinya, jumlah ini sebesar 25,14 persen dari total kaum miskin di Indonesia, yakni 31 juta jiwa.

Menurutnya, pemerintah tidak usah terlalu repot dalam hal memperbaiki kualitas hidup nelayan bila memperhatikan enam faktor yang menjadi persoalan dasar nelayan tersebut menjadi acuan.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Sumber: Antara

Disadur dari Republika

Masih ingat Lagu

Nenek moyangku orang pelaut
Gemar mengarung luas samudera
Menerjang ombak tiada takut
Menempuh badai sudah biasa
Angin bertiup layar terkembang
Ombak berdebur di tepi pantai
Pemuda berani bangkit sekarang
Ke laut kita beramai-ramai

Indonesia sebagai negara maritim dengan banyak pulau dan tentu pula dengan banyak pantai, terdiri dari banyak nelayan-nelayan yang kebanyakan masih nelayan tradisional yang setiap berjuang mencari ikan untuk mata pencaharian dan penghidupan mereka, dimana hasil ikan yang mereka bawa mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat kota dan beberapa restoran bintang lima di antaranya.

Mungkin Anda lihat Nelayan itu kalau punya uang itu juga menurut musim, kalau lagi musim ikan banyak dan lagi panen ikan, mereka pasti sebagai orang yang konsumtif dengan membeli sepeda motor baru, mobil baru, TV baru, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Tetapi kalau lagi paceklik seperti saat sekarang ini dimana musim dan cuaca yang tidak menentu sungguh nasib nelayan di ujung tanduk, banyak di antara mereka menggadaikan barang-barang yang baru mereka beli dengan murah, ada pula yang hutang dengan rentenir dengan bunga berlipat.

Semakin panjang pantai, semakin banyak penduduk miskin Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir dan pantai Indonesia merupakan tempat atau kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan bukanlah suatu yang independent, melainkan akibat kebijakan masa lalu yang terlalu terkonsentrasi pada pembangunan wilayah darat (continental orientation) dan melupakan pembangunan wilayah laut (maritim orientation), sehingga menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor pinggiran (peripheral). Entah apa yang terjadi jika semua penduduk pesisir melakukan urbanisasi ke kota karena sulit menangkap ikan dan tidak ada pekerjaan. Siapa lagi yang menangkap ikan ?

Kesalahan terhadap kebijakan pembangunan di masa lalu tersebut ditebus dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Hadirnya DKP merupakan bukti tumbuhnya kesadaran dan kemauan politik pemerintah dalam membangun kelautan dan perikanan. Keberadaan DKP diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat kelautan dan perikanan, terutama masyarakat nelayan yang selama ini menjadi korban pembangunan.

Namun dalam perjalanannya, ternyata keberadaan DKP dengan program-programnya, khususnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) hingga saat ini belum mampu menciptakan nelayan-nelayan tangguh dan sejahtera. Kenapa demikian? Tentu saja ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan masih kurang tepatnya berbagai pendekatan yang digunakan oleh para akademisi, LSM dan birokrat dalam melaksanakan program pembangunan, terlebih program yang hanya bersifat proyek (jangka pendek).

Mengingat secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) berbeda dengan kelompok masyarakat pedesaan (petani) yang ada di daratan. Selain itu, karakteristik sumber daya dan geografis antar daerah sangat beragam.

Kenapa sih Nelayan Indonesia selalu "tertinggal" dengan Nelayan negara-negara lain dalam hal hasil ikan tangkapan dari laut yang hasilnya sampai dieskpor ke luar negeri. Potensi sumberdaya alam laut berupa ikan di Indonesia masuk dalam kategori besar di dunia dan diprediksi akan menjadi negara eksportir terbesar di jagad raya.

Indonesia masih dinilai sangat tertinggal dalam :
- Teknologi Penangkapan Ikan (GPS ataupun Kapalnya)
- Pengelolaan hasil ikan
- Pemberdayaan Nelayan
- Alternatif hasil laut
- Wisata laut dan daerah pesisir
- Pemabangunan daerah tertinggal dan pesisir
- Transportasi dan layanan umum di daerah pesisir
- dll

Di lain hal, pemerintah hanya melihat laut dari hasil tambang saja seperti minyak bumi dan emas. Yang juga pasti suatu saat akan habis dan juga belum tentu Indonesia bisa mengambil sendiri hasil tambang tersebut karena terkendala teknologi dan investasi.

Baca Artikel Terkait