Briptu Rusdi Tidak Punya Sandal Merk Ando, Gimana ini ?

Briptu Rusdi Harahap, Polisi Kehilangan Sendal

Masih ingat tentang kasus sandal jepit Polisi yang dicuri pelajar dengan inisial AAL, yang sudah saya posting kemarin, masyarakat sangat menyorot bagaimana perkembangan jalannya persidangan yang terjadi, revolusi "sandal jepit" bisa dibilang begitu, kasus tragedi hukum di indonesia yang menggambarkan arogannya hukum, penegak hukum dan rakyat yang lemah, beraninya sama anak kecil.

Baca dulu hasil perkembangan beritanya :

Sandal Jepit Yang Menjadi Barang Bukti Kasus AAL

Di tengah jamaknya vonis bebas murni untuk terdakwa kasus korupsi, Pengadilan Negeri Palu dengan tegas menyatakan bersalah terhadap AAL (15) atas tuduhan mencuri sandal jepit seorang polisi. Ketukan palu hakim tunggal Rommel F Tampubolon seperti menegaskan, pisau hukum hanya tajam bagi rakyat kecil, tapi tumpul bagi aparat negara.

Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (4/1) pukul 20.45, sontak riuh oleh teriakan kekecewaan pengunjung. Hakim tidak menyebutkan siapa yang dirugikan dari perbuatan AAL. Dalam persidangan, AAL didakwa mencuri sandal merek Eiger nomor 43 milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Namun, dalam persidangan, barang bukti yang diajukan adalah sandal merek Ando nomor 9,5.

Hakim tak menyebutkan AAL bersalah lantaran mencuri sandal Briptu Rusdi. Namun, AAL divonis bersalah karena telah mengambil milik orang lain. Karena itu, AAL harus dikembalikan kepada orangtuanya.

Putusan hakim seolah membuyarkan harapan pengunjung sidang dan aksi solidaritas yang marak di sejumlah daerah. Mereka terenyak karena hakim sampai setega itu.

AAL tertunduk lesu begitu mendengar ketukan palu hakim. Matanya berkaca-kaca. Wajahnya lesu. Ia tampak lelah, terlebih setelah seharian sidang diulur-ulur hingga malam hari. Saat meninggalkan ruang sidang, ia berjalan dengan dipapah oleh pendamping, diikuti sang ayah, Ebert Nicolas Lagaronda (55), dan ibunya, Rosmin Landegawa (51).

Siswa SMK Negeri 3 Palu itu tak kuasa berucap sepatah kata pun. Yang terdengar lirih hanya kalimat dari sang ayah. ”Pengadilan telah menimpakan sanksi sosial bagi masa depan anak saya,” ujar Ebert yang bekerja sebagai pegawai Pemprov Sulteng.

Komentar Ebert relevan dengan tinjauan Tahir Mahyuddin, aktivis dari Lembaga Perlindungan Anak Sulteng. ”Hakim menafikan dampak psikologis kelak pada anak ini. Putusan mengembalikan dia kepada orangtuanya tidak akan menghapus stigma yang akan muncul pascavonis. Putusan ini tidak memulihkan harkat dan martabat AAL sebagai anak,” katanya.

Tahmidi Lasahido, pengamat sosial dari Universitas Tadulako, menambahkan, ”Ada apa dengan sistem hukum di Indonesia. Sejak awal mestinya kasus ini bisa dicegah masuk pengadilan, tetapi malah dibiarkan.”

Putusan itu seakan menafikan harapan publik yang tengah mengusung tegaknya keadilan sosial. Sejak kasus ini disidangkan dua pekan silam, aksi solidaritas terhadap AAL terus mengalir di sejumlah wilayah Tanah Air, termasuk aksi pengumpulan 1.000 pasang sandal jepit di Jakarta.

Tim penasihat hukum dan keluarga AAL menyatakan masih berpikir-pikir untuk menyatakan banding. ”Karena terdakwa adalah anak di bawah umur, kami akan meminta pertimbangan orangtuanya untuk menentukan sikap,” kata Elvis DJ Katuwu, penasihat hukum AAL.

Dalam sidang yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum Chandra itu, setidaknya ada 15 pengacara yang mendampingi AAL, di antaranya Syahrir Zakaria, Elvis DJ Katuwu, dan Johannes Budiman Napat. Bagi PN Palu, inilah sidang pertama dengan kasus sandal jepit. Jaksa mendakwa AAL dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Walau sidang ditutup untuk umum, ratusan pengunjung sidang memadati kompleks pengadilan sebagai bentuk simpati kepada AAL. Halaman pengadilan diramaikan aksi unjuk rasa berbagai organisasi kemasyarakatan, LSM, pelajar-mahasiswa, seniman, dan PNS.

Dari Jakarta, Ketua Dewan Pembina Komnas Anak Indonesia Seto Mulyadi datang langsung ke Palu dan mendampingi AAL sepanjang sidang berlangsung. ”Tujuan kita semua sama, yakni menuntut pembebasan AAL. Saya meminta AAL dikembalikan ke orangtuanya. Sebagai seorang anak, tempatnya adalah di rumah dan sekolah, dalam bimbingan dan perlindungan orangtua dan guru, bukan di penjara. Namun, saya juga meminta harkat dan martabat AAL dipulihkan,” kata Seto.

Di luar pengadilan, posko sandal jepit yang di antaranya dibuka di Taman GOR Palu sudah menampung sekitar 400 pasang sandal sejak dibuka Selasa sore. Warga dari berbagai latar sosial, termasuk sopir angkot, rela memberikan sandal mereka sebagai bentuk simpati kepada AAL. Tak jarang pengendara motor yang lewat singgah memberikan sandalnya dan rela melanjutkan perjalanan dengan bertelanjang kaki. Kasus sandal jepit ini telah menyatukan berbagai kalangan dalam keprihatinan bersama.

Kejadian pencurian yang didakwakan kepada AAL terjadi pada November 2010, saat AAL masih berusia 14 tahun. Namun, Briptu Rusdi belakangan menyoalnya hingga pengadilan pada Mei 2011.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo di Jakarta mengatakan, penegakan hukum kasus ini seharusnya menjadi introspeksi bagi kepolisian untuk melakukan perbaikan ke dalam. Dalam kasus ini, polisi tidak boleh hanya mengajukan kasus pencurian itu ke pengadilan, tetapi seharusnya juga lebih memprioritaskan penuntasan kasus pidana penganiayaan yang dilakukan oknum anggotanya terhadap AAL.

Menurut Bambang, aksi pengumpulan sandal itu dapat dilihat sebagai ungkapan protes rakyat kecil yang selama ini merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh polisi.

Kasus ini ternyata juga mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden terus mengikuti pemberitaan kasus itu dan aksi pengumpulan 1.000 sandal, yang juga santer hingga ke luar negeri. Namun, Presiden belum berkomentar mengenai kasus tersebut. (WHY)

Sumber : Kompas

Sudah saya beri garis merah beberapa kalimat di atas, saya cuma bisa tertawa tentang hukum di Indonesia ini. Oknum Polisi yang saya bilang goblok disitu memang benar terbukti juga, dia tidak kenal dengan sandalnya sendiri, makanya seperti ilustrasi gambar sandal kebanyakan, harusnya ditulisi juga tuh sandalnya, Sandal Polisi Briptu. Rusdi merk Eiger yang diakuinya hilang tapi yang diajukan rupanya sandalmerk lain, dan yang melapor tidak tahu sandal tersebut milik siapa, ini yang buat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) siapa ? Polisi juga khan ? Yang mengajukan kasus, jaksanya (yang tahu barang bukti) Penegak Hukum juga khan ?

Sangat janggal dan kasusnya dipaksakan. seharusnya kalau tidak ada pemiliknya, berati pelapor tidak dirugikan. Dengan sendirinya gugur sebagai pelapor karena bukan miliknya. Seharusnya dakwaan terhadap terdakwa digugurkan. Alias yang lapor goblok.

Dan lebih mengecewakan pada kasus tersebut Hakim Romel Tampubolon memvonis bersalah AAL, hakim Romel Tambubolan tidak menjatuhkan hukuman kurungan penjara melainkan dikembalikan ke orangtuanya untuk mendapatkan pembinaan. Hukum yang ambigu, kembali pada poin di atas, pelapor tidak ada tetapi pada uji materi barang bukti, tidak ada kecocokan pelapor dengan barang bukti, tetap dipersalahkan. Beda antara menemukan sandal yang hilang dan mencuri sandal, AAL tetap dicap sebagai pencuri oleh hakim tanpa ada pelapor atau penuntut.

PR selanjutnya, kasus kekerasan kepada anak dari Polisi kepada AAL haruslah tetap diusut, dan diajukan kembali sebagai kasus kriminal, singkatnya AAL dirugikan juga harus merasa dirugikan dengan sidang yang tidak jelas dan barang bukti yang salah serta motivasi Polisi dan kekerasan yang diterimanya saat menjalani perkara pencurian sandal ini.

Baca Artikel Terkait